20 Februari 2008

Menggugat Animis Pantheistik Kyai



(SEBUAH PANDANGAN PRIBADI TENTANG "Dunia Pesantren")

Oleh: Husamah
(Ketua Forum Diskusi Ilmiah Unmuh Malang)

Banyak dari kita, mengenal pesantren dari kesederhanaan bangunan-bangunan fisik lingkungan pesantren, kesederhanaan cara hidup para santri, kepatuhan mutlak santri terhadap kyainya, dan dalam beberapa hal pengajaran-pengajaran kitab klasik abad pertengahan. Menyoroti masalah pesantren tidak akan pernah lepas dari peran dan tindak-tanduk para kyai.

Berbagai “penampakan” kyai akhir-akhir ini dapat dilihat, mulai dari terorisme, politik, sosial kemasyarakatan, lingkungan sampai dunia ekonomi.
Kyai adalah pemimpin informal, diyakini dan dipercayai memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai orang alim. Pengaruh kyai sangat diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional, pejabat daerah, para pengusaha, maupun oleh masyarakat umum. Namun demikian pangaruh kyai ini tidak tergantung pada loyalitas komunitas terbatas yang didorong oleh hutang budi orang-orang tertentu atas jasanya, dan juga mereka tidak pula tergantung pada dukungan keluarga.


Demikian pentingnya posisi para kyai ini bagi pemerintah terutama dapat kita lihat dari hasil penelitian PKSK (1999) dalam Ainur Rofieq (2002) yang menunjukkan bahwa dari 2870 pondok pesantren di Jawa Timur, pesantren yang tidak pernah dikunjungi pejabat pemerintah hanya 14,52%. Sedangkan sisanya 85,48% pesantren menyatakan pernah dikunjungi pejabat pemerintahan. Bahkan dalam penelitian tersebut menunjukkan hampir 50% pesantren mengaku sering dikunjungi oleh pejabat.


Pengaruh kyai dalam masyarakat menurut Arifin (1993) lebih banyak dibentuk oleh pola kepemimpinannya di pondok pesantren. Salah satu konsep yang sangat penting adalah konsep animis pantheistik. Animis Pantheistik berarti penghormatan oleh masyarakat kepada kyai yang disebabkan masyarakat mempraktekkan kepercayaan agam terdahulu atau agama yang pertama kali datang ke Nusantara sebelum Islam. Hal ini lebih mengarah pada pengkultusan para kyai atau malah di anggap “dewa”.


Dewasa ini konsep ini lebih dominan dari pada kedua konsep lainnya yaitu Wilayatul Imam dan Sufisme. Realitanya, tanggal 15 Januari 2001, Banser yang dimotori oleh para “santri” berikrar untuk secara total melindungi Gus Dur dari serangan para pendemo yang jumlahnya (menurut media massa) mencapai ribuan. Ada rumor yang berkembang bahwa Jakarta pada waktu itu akan menjadi Malari Jilid II. Contoh lain sering kita saksikan di televisi. Para santri dan masyarakat “rela” bentrok antar sesamanya demi melindungi atau membela para kyai. Bahkan Suatu ketika di Surabaya penulis melihat Posko Jihad untuk membela seorang kyai.


Dalam hal ibadah pun posisi kyai tambah mutlak.Santri dan masyarakat biasa bertaqlid kepada para kyai. Apa yang dikatakan kyai yang berkenaan dengan agama adalah benar belaka. Mereka tidak berani bertanya soal dasar dan dalil pendapatnya. Demikian pula para kyai sendiri dalam memahami masalah fiqih bertaqlid pada imam Syafi.i dan ulama Syafi.iyyah, karena mereka mujtahid. Merujuk langsung pada al-Quran dan sunah tidak umum di kalangan mereka, masalah inilah yang ingin dirombak oleh kaum pembaharu

Sekedar melengkapi keterangan ini, simak penjelasan pengamat nahdhiyyin, Andree Feillard, .Para santri belajar pada guru-guru mereka, para kyai yan kadang-kadang juga merupakan syeikh sebuah tarekat. Sekolah-sekolah itu hidup terutama dari hasil pengelolaan tanah mereka dan sumbangan-sumbangan, bukan dari uang sekolah para santri. Biasanya para santri berasal dari pedesaan. Para kyai memegang kekuasaan yang sangat besar. Otoritasnya hanya dapat disangkal oleh seorang kyai lain yang lebih berpengaruh. Di masyarakat pedesaan ini, peran mereka sangat banyak; menjadi anutan dibidang keagamaan, memimpin upacara-upacara keagamaan, dan bahkan juga menjadi penasehat pribadi para anggota masyarakatnya.


Dalam pandangan Realitas dalam masyarakat, kiai menjelma sebagai superman atau manusia “serba guna”. Ia tidak saja melulu bergelut dengan konteks religius atau sebatas pendidikan (agama Islam) yang identik dengan kehidupanNya itu. Tetapi cukup aktif diminta dan dituntut untuk bermain dalam berbagai bidang garapan lain. Mulai berperan sebagai “psikiater” ketika diminta untuk memberi solusi persoalan pribadi atau keluarga tertentu dan seterusnya. Atau “dewan perdamaian dan pertahanan” ketika terjadi kerusuhan atau tawuran antar desa misalnya. Dan juga sering aktif bermain dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang utamanya akhir-akhir ini para kiai ngetren dengan manuver politik, meskipun sudah lazim bahwa dalam konteks politik para kiai sering hanya habis manis sepah dibuang saja.Atau menurut KH. Mustofa Bisri, ibarat pendorong mobil macet, begitu mobil jalan, maka si pendorong ditinggalkan begitu saja.

Selama ini, kiai penuh otoritas, minimalnya di dalam pesantren dan lingkungan sekitarnya. Dan otoritasnya hanya bisa diganjal oleh kiai lain yang dianggap lebih berpengaruh. Perlu disadari, dewasa ini, otoritas kiai dalam bermasyarakat, hanya akan merugikan dan membelenggu individu kiai itu sendiri. Sebab dengan semakin kompleknya pola pikir dan gaya manusia abad ini, dan dengan semakin derasnya arus-gelombang pergantian budaya. Yang dibutuhkan adalah fleksibelitas religius seorang publik figur, dalam menerapkan “budaya hukum Islam” di tengah iklim bermasyarakat (religius).


Akhirnya, penulis merasa perlu mengingatkan bahwa seharusnya para kyai adalah realisasi konkret atau standar keteladanan bagi semua pemimpin umat Islam. Hal ini berarti kepemimpinan yang tidak sekedar dilandasi oleh kemampuan dalam mengelola dan menjalankan mekanisme kepemimpinannya melainkan mengangap kepemimpinan lebih dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang memiliki otoritas keagamaan. Kyai pun seharusnya sebagai pemimpin umat yang erat hubungannya dengan sifat-sifat transsendental, dimana pemimpin umat adalah teladan sempurna bagi semesta dan merupakan contoh hidup tentang ma’arifat. Dapat difahami mengapa posisi kyai dapat sedemikian sentralnya dalam kehidupan, manajemen hingga kurikulum pendidikan informal pesantren, dimana kekuasaan mutlak berada di genggaman kyai. Kyai bukan makhluk yang primus inter pares, melainkan sebagai pemilik tunggal. Itulah masalahnya.

Saatnya Menjadi Petani Berdasi

Geliat Agribisnis

Oleh: Husamah
(Mahasiswa Biologi UMM Magang di MAI Batu)

Sampai saat ini, profesi sebagai petani masih identik dengan ketertinggalan, kumuh, dan pakaian kotor. Masih banyak yang belum menguasai teknik pertanian modern atau ilmu pertanian apalagi teori-teori yang berkaitan dengan ilmu tumbuhan. Pertanian dilakukan secara konvensional dan tradisional. Sebagian lagi tidak memperdulikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kondisi ini akhirnya menyebabkan profesi petani mulai banyak ditinggalkan. Lahan-lahan pertanian semakin menyusut menjadi perumahan. Bahkan anak petani pun tak mau lagi menjadi petani. Jurusan-jurusan yang berhubungan dengan pertanian dan juga biologi pun sepi dari peminat. Bertani sudah dianggap tidak menjanjikan lagi. Hal ini pastinya bertolak belakang dengan julukan Indonesia selama ini, yaitu negara agraris.

Faktanya, Indonesia adalah sebuah bangsa yang dianugerahi kekayaan flora (tumbuhan) luar biasa. Indonesia telah lama dikenal sebagai lumbung plasma nutfah. Banyak species tumbuhan belakangan diketahui hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain di belahan dunia. Potensi besar ini jika tidak di manfaatkan justru akan sia-sia alias mubazir. Padahal jika mampu dimanfaatkan pastilah mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, selain juga melestarikan kehidupan flora di bumi Indonesia. Salah satu contoh dari uraian di atas adalah tanaman hias yang dapat dijadikan alternatif untuk menambah pundi-pundi pendapatan keluarga jika benar-benar ditekuni.

Pola pikir rasional, terbuka dan berusaha menggali potensi pertanian Indonesia inilah yang selalu di ajarkan oleh "duet" ahli tanaman yang mendirikan Mitra Anggrek Indonesia. Mereka adalah Drs Untung Santoso M.Si beserta istrinya Dr Ir Fatimah Nursandi MS. Keduanya merupakan staf pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.

Mitra Anggrek Indonesia (MAI) dirintis oleh sejak tahun 1998, beralamat di Jl. Hasanudin I/24 Junrejo Kota Batu, Telp/Fax. 0341-463391 HP. 0811363392. Pengelolaan secara serius dimulai sejak tahun 2000 yang ditandai dengan perekrutan tenaga kerja, landscaping dan gardening khususnya budidaya anggrek dan budidaya tanaman hias khas Indonesia.

Pendirian Mitra Anggrek Indonesia didekasikan untuk melestarikan flora Indonesia sekaligus untuk mengembangkan ilmu pertanian dan tanaman. Prinsip konservasi itu tetap menjadi acuan utama dengan tidak meninggalkan aspek ekonomi. Bidang pertanian dikelola secara optimal, profesional, modern dan berkesinambungan (sustainable). Pada perkembangannya Mitra Anggrek Indonesia (MAI) telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Ikatan Pecinta Anggrek Indonesia (IPAI). Bahkan Drs Untung Santoso M.Si dan Dr Ir Fatimah Nursandi MS merupakan pengurus IPAI Pusat.

Saai ini Mitra Anggrek menempati lahan seluas 300 meter persegi dengan jumlah tenaga kerja 4 orang dan juga telah menghasilkan banyak tenaga kerja yang mandiri (menjadi pengusaha anggrek dan tanaman hias) di berbagai tempat. Pekerjanya adalah pemuda kampung yang dididik secara khusus, meskipun mereka hanya lulusan SD-SMA tetapi mampu mengusai teknik-teknik yang diajarkan di tingkat Universitas misalnya kultur jaringan.

Mahasiswa-mahasiswa magang yang datang dari berbagai universitas pun diberi "kebebasan" untuk menambah pengetahuannya, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi dunia pertanian, ilmu pengetahuan dan tekonologi (IPTEK). Akhirnya, kita sebagai anak bangsa memiliki harapan besar bangkitnya sektor-sektor pertanian dan munculnya petani-petani berdasi layaknya petani-petani dinegara maju. Dan tentunya, salah satu yang ikut mendorong tercapainya cita-cita itu adalah bertambahnya lembaga yang memiliki misi mulia seperti Mitra Anggrek Indonesia ini.

Program VIY 2008 Setengah Hati

Oleh Husamah
(Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Malang)


(DIMUAT DI HARIAN MEDIA INDONESIA EDISI FEBRUARI 2008)

Jika sesuai dengan harapan, maka pada tahun 2008 Indonesia akan dikunjungi minimal tujuh juta wisatawan mancanegara. Bahkan untuk mencapai harapan itu pemerintah telah me-launching program Visit Indonesia Year 2008 dengan slogan penggugah Celebrating 100 years National Awakening.

Tentunya sebagi bagian dari bangsa Indonesia, kita tentu memiliki asa yang sama dengan pemerintah. Memang, seperti yang ditulis dalam Media Indonesia (Rabu, 26/12/2007), suksesnya Visit Indonesia Year 2008 akan memberi dampak pada berbagai bidang, yaitu ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pariwisata, keamanan dan lainnya.

Namun, program ini masih dilakukan setengah hati. Mengapa? Terlalu banyak fakta yang dapat kita gunakan. Misalnya, banyak maskapai penerbangan Indonesia yang dicekal oleh Negara-negara lain karena tidak memenuhi Standar International seperti keselamatan. Bandara pun ternyata masih banyak yang belum layak. Bahkan bandara yang sekelas Soekarno-Hatta harus terganggu oleh banjir sementara bandara Polonia justru terbakar.

Contoh berikutnya adalah pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Meskipun terkenal dengan bangsa kepulauan dan 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, pelabuhan-pelabuhananya ternyata tidak memenuhi standar. Hal ini menyebabkan kapal-kapal pesiar yang mengangkut ribuan wisatawan tidak mau berlabuh di Indonesia.

Selanjutnya, lihatlah fasilitas objek wisata di daerah-daerah. Banyak fasilitas yang tidak terpelihara dengan baik, kumuh, rusak dan sebagian lagi memang tidak ada. Pengelolaan obyek wisata oleh sebagian pemerintah daerah masih setengah-setengah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya upaya promosi dan sarana informasi wisata. Andaipun ada informasi wisata melalui media website daerah, tapi ternyata pengemasannya tidak menarik dan tidak lengkap.

Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap pusat. Kebanyakan yang dijual hanyalah Bali. Padahal daerah lain juga memiliki obyek wisata yang tidak kalah menarik, tentunya jika dikelola dengan baik dan melibatkan berbagai stakeholder.

Lalu pertanyaannya adalah apakah dengan kondisi seperti yang digambarkan di atas Indonesia akan memenuhi target 7 juta wisatawan? Jawabannya tentu tergantung pada kesigapan pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut. Semoga.

Maritim-Agraris, Sisa-Sisa Kebanggaan




Oleh: Husamah
(Peserta Pelayaran Kebangsaan VII Dikti dari Biologi-Unmuh Malang)


DIMUAT DI MEDIA INDONESIA EDISI SENIN 19 FEBRUARI 2008

Sejak abad ke-15, kebesaran maritim nusantara telah dikenal luas oleh bangsa-bangsa Eropa dan Timur Tengah. Nenek moyang kita dikenal berhasil menundukkan samudera luas. Kargo yang diangkut pelaut-pelaut kita selalu dinantikan oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa itu, penguasaan terhadap lautan luas sudah menjadi ikon perdagangan lintas bangsa atau dikenal dengan open market economy.

Namun secara nyata dan meyakinkan kejayaan maritim itu memudar. Bangsa Indonesia yang dikaruniai lautan 2/3 dari wilayah kedaulatannya atau sekitar 5,8 juta Km persegi, panjang pantai lebih dari 81.000 Km dan di dalam lautnya terkandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun justru jatuh dalam krisis multidimensional.

Fakta kemaritiman bukan kemakmuran melainkan kemiskinan, kekumuhan dan ketertinggalan nelayan serta masyarakat pesisir. Wilayah laut yang idealnya menjadi alur pelayaran dunia dan berarti ladang untuk menambah pundi-pundi devisa justru menjadi area penyelundupan dan illegal fishing. Kontribusi sektor maritim baik terhadap Produk Domestik Bruto maupun terhadap pembangunan daerah belum mampu menjadi mesin kemakmuran. Bahkan potensi minyak, gas bumi dan energi alternatif terbarukan tidak mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis energi.

Anehnya kondisi yang sama juga terjadi pada wilayah agraris Indonesia meskipun pemerintah selama beberapa dekade telah continental oriented (berorientasi ke darat). Buktinya adalah krisis dan melonjaknya harga beras, minyak goreng, kedelai, dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Masyarakat terpaksa mengonsumsi makanan tidak layak, nasi aking, nasi basi dan serangga-serangga tertentu. Anak-anak di beberapa daerah menderita busung lapar dan krisis gizi, yang pastinya berpengaruh terhadap mutu SDM mereka dan tentunya kemajuan bangsa ini kelak.

Penderitaan tidak berakhir sampai di situ. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin masih mencapai 37,17 juta tahun 2007. BPS mencatat pula bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 9,75% dari angkatan kerja atau 10,55 juta jiwa. Nilai Human Development Index (HDI) juga jauh tertinggal dari Negara ASEAN lainnya. Angka buta aksara pun mencapai puluhan juta.

Mengapa potret buram ini di alami bangsa yang dulu dijuluki maritim dan agraris? Jawabannya tetap klasik, sama seperti dulu yaitu para pemimpin dan elit politik kita yang salah dalam mengurus negara. Dalam bidang maritim misalnya, menurut pakar ekonomi maritim Laode Kamaludin dalam bukunya Indonesia sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi (UMM Press 2005) kebijakan maritim pemerintah ternyata belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim. Sektor martim kemudian malah menjadi sasaran pengurasan akibat adanya disorientasi kebijakan.

Sementara kemerosotan dalam sektor agraris terjadi karena pemerintah terjebak dalam misi pembangunan infrastruktur. Lahan-lahan semakin menyusut bahkan hilang tergantikan oleh bangunan-bangunan mewah, perumahan, ruko-ruko dan pusat perbelanjaan. Iming-iming globalisasi menambah penderitaan masyarakat di mana subsidi untuk para petani menyusut tajam mengakibatkan bahan baku pertanian mahal, sementara keuntungan tidak sebanding. Pemerintah pun lebih mementingkan impor dan mematikan potensi pertanian lokal.

Melihat tingkah laku pemerintah dan para elit politik saat ini, sepertinya penderitaan masyarakat belum akan berakhir. Idealisme mereka terhadap bangsa ini telah semakin memudar, jika bukan telah tenggelam. Politik yang sedianya menjadi alat pemakmuran rakyat kini menjadi mata pencarian melalui jalan-jalan pintas, serba menerabas, dan penuh kebusukan. Otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil dan tetap saja mematikan kreasi dan inisiatif lokal, sama seperti era sentralisasi.

Akhirnya, julukan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris mungkin lebih layak disebut sebagai sisa-sisa kebanggaan. Negara maritim dan agraris hanya tinggal kenangan. Entah sampai kapan potensi kemaritiman itu kembali tergali dan memakmurkan. Mungkin 15-30 tahun lagi, ketika para pemimpin sekarang telah menghilang dan tidak berpengaruh lagi. Semoga.

Menerobos Gelapnya Labirin Disleksia

DIMUAT DI KORAN PENDIDIKAN EDISI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2008


Judul: Living with Dyslexia: Pergulatan Ibu Melepaskan Putranya dari Derita Kesulitan Belajar
Penulis : Lissa Weinstein, Ph.D
Pengantar : Dr. Seto Mulyadi
Penerbit : Qanita Mizan
Cetakan : I/Januari 2008
Tebal : xxviii+358 halaman
Peresensi : Husamah*

Menerobos Gelapnya Labirin Disleksia

Disleksia sering dikenal dengan ketidakmampuan mengenal huruf dan suku kata dalam bentuk tertulis atau ketidakmampuan dalam membaca. Penderita disleksia mengalami kesulitan membedakan bunyi fonetik yang menyusun sebuah kata. Mereka dapat menangkap kata dengan indra pendengaran dan penglihatan tapi karena kelainan saraf pada otak sehingga kesulitan menuliskan huruf.
Penyebab disleksia adalah faktor genetis, yaitu dari garis keturunan orang tua. Penyakit ini terjadi pada 5%-10% seluruh anak di dunia. Meskipun mengalami kesulitan menulis huruf dan tentunya kesulitan belajar, bukan berarti disleksia merupakan ketidakmampuan intelektual.
Faktanya, penyandang disleksia adalah orang yang tajam secara visual (gambar), berdaya intuisi tinggi, dan pemikir multidimensional. Contoh konkritnya adalah orang-orang besar dunia seperti Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Keanu Revers, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Muhammad Ali, Magic Jhonson, Hendri Ford, Walt Disney, John Lennon, Winston Churchill, Agatha Christie dan JF Kennedy. Bahkan tokoh-tokoh jenius seperti Alexander Graham Bell, Albert Einstein, dan Thomas Alfa Edison pernah menyandang disleksia.
Memang pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh normal, baik secara fisik, emosional dan intelektual. Lalu bagaimana jika suatu ketika orang tua dihadapkan pada kondisi bahwa anaknya menderita disleksia? Apakah anak akan dibiarkan begitu saja dalam deritannya tanpa adanya perjuangan dari orang tua untuk memerdekakan dan mengubahnya?
Sebaiknya, berkacalah pada buku yang didasarkan pada kisah nyata (true story) seorang ibu bernama Lisa Weinstein ini. Lissa Weinstein, menuliskan pengalaman berharga, pahit-getir, kecemasan-kecemasan dalam menangani anaknya, David, sampai keluar dari gelap labirin disleksia dan menjadi anak yang luar biasa.
Ada beberapa nasehat bijak yang disampaikan penulis kepada para orang tua. Pertama, jangan hanya menunggu dan melihat. Segera ambil tindakan dini dan jangan dengarkan keragu-raguan dalam diri. Jika perasaan mengatakan ada sesuatu yang berbeda pada anak anda, periksalah segera. Para ibu memiliki kesadaran naluriah mengenai perilaku anak yang tidak mengikuti perkembangan umum. Tidak ada ruginya jika anak segera dites dan di-remediasi.
Kedua, percayalah pada minat anak dan jadikan andalan. Biarkan mereka bermain. Permainan adalah sarana luar biasa yang bisa dikendalikan untuk membantu pembelajaran, Bermain membantu anak mengelola trauma akibat tidak bisa membaca itu dengan mengubah kenyataan untuk membantunya menguasai keterampilan tertentu. Dengan mengandalkan minat-minat, anak meminjam energi itu untuk mengatasi kegelisahannya. Jangan sekedar berbicara dengan anak. Duduklah dilantai dan bermainlah bersama mereka.
Ketiga, membacalah untuk anak, sementara dia menatap kata-kata. Perbanyaklah membaca untuk anak. Jika, kata, bentuk, atau bunyi itu sudah pernah ditemui anak sebelumnya, si anak akan lebih mudah mengenali dari ciri-ciri atau fragmen-fragmennya, sehingga memperbesar kemungkinan bahwa anak akan bisa mengenali kata itu waktu dia melihatnya.
Keempat, jadilah teman belajar, bukan tutor. Bacalah buku yang sedang dibaca anak. Cari video buku itu untuk membantunya mengenali tokoh-tokoh dalam cerita. Anak-anak penyandang kesulitan belajar sering kali sukar "memasuk" buku karena mereka sulit mengingat nama tokohnya. Jika pertama kali memasuki saja sudah susah, mereka justru akan menggeletakkan buku.
Pelajaran lain yang dipetik yaitu terimalah keterbatasan pada diri anda. Menurut lisa, melalui keterbatasan-keterbatasan itu, kemungkinan-kemungkinan baru akan muncul. Pada halaman 338-339, Lissa menulis, "Kesulitan-kesulitannya juga memberiku kesempatan untuk menjalin hubungan yang teramat akrab dengan putraku; hubungan yang mungkin tidak akan kumiliki seandainya dia tidak menyandang disleksia. Secara paradox, menyandang kesulitan belajar adalah sumber keuletan bagi David. David, seorang pengamat diri yang hebat, memiliki kesadaran yang hebat tentang bagaimana pikirannya bekerja. ….. David juga seorang penulis yang baik, aksesnya terhadap bahan-bahan visual dan perumpamaan membuat kata-katanya terasa tepat sasaran, tidak seperti kata-kataku."
Masih banyak lagi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah nyata buku ini, sejak bagian awal. Lissa telah menelanjangi fakta-fakta disleksia dan juga emosi-emosi manusia yang sesungguhnya di bawah label kesulitan belajar. Akhirnya, seperti yang dituturkan Dr Seto Mulyadi (Kak Seto), buku ini perlu disambut gembira. Buku ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para orang tua yang memiliki putra-putri yang menyandang kesulitan belajar. Kehadiran buku ini akan sangat membantu melengkapi pustaka kesulitan belajar, khususnya disleksia yang selama ini masih jarang.

*) Husamah
Editor Majalah "Spora" Biologi UMM dan Ketua Forum Diskusi Ilmiah (FDI)-UMM

Peristiwa Bandar Betsy


Pelda S. Soedjono Tewas, Kepalanya Dicangkul
oleh: Eko Prasetyo
(wartawan/editor di Jawa Pos, email:prasetyo_pirates@yahoo.co.id)

Pada kurun 1961-1965, banyak terjadi aksi sepihak yang dilakukan oleh ormas di bawah PKI. Di antaranya, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), dan Gerwani. Munculnya isu Dewan Jenderal yang diembuskan Politbiro PKI melalui Dr Soebandrio menambah pelik situasi politik saat itu. Ditambah, PKI ingin membentuk Angkatan ke-5 yang langsung ditentang oleh Menpangad Letjen A. Yani. Apalagi, nasakom telanjur dijadikan tameng oleh PKI untuk memuluskan dan menghalalkan segala niatnya.

Terlepas dari masih kaburnya fakta sejarah tentang G 30 S dan keterlibatan tokoh tertentu, kita musti bersyukur bahwa komunis dihancur-ratakan pasca tragedi berdarah pada subuh 1 Oktober 1965. Aksi-aksi sepihak PKI di beberapa daerah banyak menelan korban jiwa. Bahkan, pembunuhan yang mereka lakukan sudah di luar batas kemanusiaan. Salah satunya adalah peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara.

Pada 14 Juni 1965, Aksi BTI yang menanami secara sepihak di tanah perkebunan karet milik negara, Bandar Betsy, Kab. Simalungun, Sumut, ditegur oleh Pelda S. Soedjono. Soedjono adalah prajurit TNI-AD yang dikaryakan di situ. Namun, sial bagi Soedjono. Dia dituduh, dimaki, dan dicap sebagai tentara nekolim oleh massa BTI dan PR tersebut. Tidak lama kemudian, massa semakin beringas mengeroyok Soedjono. Korban yang akhirnya terjatuh dihujani pukulan dan benda-benda tumpul seperti linggis. Pelda S. Soedjono akhirnya meninggal setelah kepalanya hancur karena dicangkul.

*****

Pasca tragedi berdarah 1 Oktober 1965, ditambah propaganda media massa yang membakar menyudutkan PKI, TNI melakukan gerak cepat menyisir dan melakukan "pembersihan" tanpa sidang terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Tidak kurang dua juta orang yang dianggap PKI dibantai. Ada pula yang hilang tanpa jejak setelah "diambil" oleh TNI. Sungai-sungai sekitar Blitar bau anyir darah. Mayat-mayat berserakan di mana-mana. Dan itu terjadi tidak hanya di Pulau Jawa. Namun, "pembersihan" juga terjadi di luar Jawa. Agaknya, pembalasan terhadap peristiwa Bandar Betsy jauh lebih besar daripada tragedi tersebut.

Apa pun itu, peristiwa Kanigoro di mana Alquran diinjak-injak dan dirobek oleh massa BTI dan PR tidak membuat kita larut dalam dua sisi. Bahwa di situ ada PKI yang mengayomi ormas-ormas seperti BTI, PR, dan Gerwani. Sejarah bisa diputarbalikkan, tapi tidak untuk tertutupi selamanya. Sebab, kebenaran apa pun itu pasti akan terungkap.

berita rokok


Istana Jepang Hentikan hadiah Rokok
Implikasi Gerakan Larangan Merokok di Tempat Umum


Ditulis oleh duniatanparokok di/pada Januari 31, 2008

Tokyo, mitro online - Istana Imperial Jepang sejak tahun 2007 lalu mengakhiri tradisi membagikan hadiah berupa rokok khusus kepada para pegawai yang sudah berlangsung beberapa dekade.Istana kerajaan mengatakan keputusan itu merupakan reaksi atas menurunnya jumlah perokok di Jepang, ditengah upaya menghentikan kebiasaan itu.

Istana Imperial yang merupakan kediaman Kaisar Jepang di Tokyo tidak akan melarang kebiasaan ini di Istana dan akan terus menawarkan rokok kepada para tamu.

Rokok Imperial, yang setiap batang dicap dengan bunga krisan emas, dibuat oleh Japan Tobacco dan mulai diproduksi tahun 1934. Juru bicara Japan Tobacco mengatakan jumlah produksi rokok ini turun dari 280 juta batang tahun 1944 menjadi 1,4 juta tahun 2003.

Istana menghentikan pemberian hadiah rokok kepada para pegawai dan tenaga sukarela pada bulan April tahun 2007. Dalam beberapa tahun terakhir di Jepang muncul gerakan untuk melarang merokok di tempat umum seperti di jalan-jalan Chiyoda Ward di Tokyo, dan parlemen sedang mempertimbangkan pencetakan peringatan yang lebih keras di bungkus rokok.

Namun merokok ditoleransi di Jepang. Harga rokok pun relatif murah - rata-rata sekitar 2,8 dolar per bungkus - dan Jepang merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di antara negara maju, 30 persen orang dewasa negara itu merokok.



Absurditas Kaum Miskin

Ditulis oleh duniatanparokok di/pada Januari 30, 2008

Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang paling mudah terkesiap oleh kibasan tongkat Dewi Peri (baca: rokok). Lihat saja hasil Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS). Data menunjukkan bahwa pengeluaran keluarga miskin untuk rokok lebih besar daripada untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Tahun 1999, keluarga miskin menghabiskan 5,3 persen pengeluaran untuk rokok, sementara untuk kesehatan dan pendidikan masing-masing hanya 1,7 dan 2,9 persen.

Tahun 2002, belanja rokok untuk keluarga miskin naik menjadi 6,8 persen, sementara untuk kesehatan dan pendidikan hanya 2,1 dan 2,5 persen. Tahun 2003, belanja rokok mencapai 7,6 persen, sementara untuk kesehatan dan pendidikan hanya 1,9 dan 2,6 persen. Tingkat konsumsi rokok keluarga miskin dari tahun ke tahun juga terus meningkat, sementara tingkat konsumsi kebutuhan pokok cenderung menurun atau naik sedikit saja. Tak mengherankan mengapa banyak ditemukan anak yang menderita busung lapar di tengah keluarga miskin, karena alokasi makanan pokok – termasuk susu — dialihkan untuk membeli rokok.

Data lain, alokasi belanja rokok kelompok masyarakat miskin juga lebih besar dari warga kaya. Tahun 2004, orang miskin mengalokasikan 10,9 persen anggarannya untuk rokok, sementara orang kaya hanya 9,7 persen. Diperkirakan pada 2007, jumlah keluarga miskin di Indonesia sebesar 19 juta jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2/3 laki-laki keluarga miskin merokok, sehingga diperkirakan 12 juta kepala keluarga miskin adalah perokok. Fakta lain, ternyata jumlah belanja rokok kelompok masyarakat miskin (Rp 23 triliun/tahun) lebih gede dari anggaran APBN untuk DEPKES (hanya Rp 17 triliun).

Absurditas perilaku masyarakat miskin, yang lebih mementingkan konsumsi rokok daripada kebutuhan pokok, itu masih bisa dimengerti. Maklumlah, masyarakat miskin secara umum berpendidikan rendah. La yang berpendidikan tinggi saja juga sulit melepaskan diri dari rokok – bagi mereka yang sudah ketagihan. Tampaknya kebiasaan merokok menjangkiti manusia secara lintas batas usia, latar belakang pendidikan, strata ekonomi dan lintas etnis, apalagi agama. Akal sehat dan moralitas cenderung tak berlaku dalam soal merokok.

Penyair Taufiq Ismail dalam beberapa puisinya sangat tepat menggambarkan kebiasaan buruk di kalangan masyarakat dari semua kelas sosial. Simak sebagian bait berikut: “Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok, tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok, di sawah petani merokok, di pabrik pekerja merokok, di kantor pegawai merokok, di kabinet menteri merokok, di reses parlemen anggota DPR merokok, di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok, hansip-bintara-perwira nongkrong merokok,…”

Bahkan dalam bait lain, Taufiq Ismail berani menyindir kalangan kiai yang umumnya menjadi teladan moral bagi masyarakat, yang tak juga lepas dari dosa merokok. Baca saja: “Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru, diam-diam menguasai kita. Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh, duduk sejumlah ulama terhormat merujuk kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa. Mereka ulama ahli hisap. Haasaba, yuhaasibu, hisaaban. Bukan ahli hisab ilmu falak, tapi ahli hisap rokok. Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka terselip berhala-berhala kecil, sembilan centi panjangnya, putih warnanya, ke mana-mana dibawa dengan setia, satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya…”

Di mata Taufiq Ismail, rokok telah menjadi tuhan baru bagi para perokok, termasuk kalangan kiai yang sehari-hari membawa 99 biji tasbeh untuk mengingat Tuhan. Jadi tak berlebihan jika kebanyakan kaum miskin pun mudah terkesiap oleh kibasan tongkat Dewi Peri, istilah lain untuk rokok yang dipakai oleh penulis buku ini. Wusss, kruiinggg… *


Gubernur Sumsel Canangkan Kawasan Bebas Rokok


Mulai dari Kantor Gubernur, Merembet ke Kantor Instansi Lainnya.

PALEMBANG, MITRO Online - Seluruh kawasan Kantor Gubernur Sumsel di Jl Kapten A Rivai mulai 23 Agustus bebas dari asap rokok. Pencanangan kawasan bebas asap rokok itu secara berangsur juga akan ditularkan ke dinas/instansi lain di lingkungan pemerintah provinsi.

“Mulai hari ini (kemarin, red) kita menerapkan kawasan bebas rokok. Pertama di lingkungan kantor gubernur dulu. Jadi, kalau sudah masuk pagar kantor gubernur tidak boleh merokok,” ujar Gubernur, usai mengikuti opening ceremony pembukaan Kongres Nasional (Konas) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Institut Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) dan launching Kawasan Bebas Rokok di Hotel Horison.

Gubernur mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tempat khusus bagi yang ingin merokok. “Begitu juga dengan dinas/instansi lain. Harus ada tempat khusus orang merokok. Jadi, kesehatan lebih terjaga,” tukasnya.

Apa akan diperdakan? “Tidaklah, ini hanya untuk disiplin dan niat saja. Nantinya tinggal kemauan dari PNS untuk melaksanakan instruksi ini. Untuk sanksi yang masih merokok di luar, itu nanti menjadi rahasia saya,” katanya menolak mengatakan sanksi jika kedapatan PNS masih merokok tidak pada lokasi yang disediakan.

Suami Maphilida ini mengingatkan, dirinya pernah menjadi perokok berat yang menghabiskan 6 bungkus rokok per hari. Akibat dari ini, enam bulan setelah pelantikan sebagai gubernur harus menjalani operasi jantung by pass karena mengalami penyempitan. “Jadi kalau banyak merokok dan tidak peduli kesehatan, bagi saya itu kampungan,” tuturnya sambil menginstruksikan bupati/wali kota untuk membuat kawasan bebas rokok.

Ir H Eddy Junaidi AR Msi, asisten umum dan pemberdayaan perempuan menegaskan, pihaknya juga akan menyiapkan sarana penunjang lainnya untuk membuat pemprov bebas asap rokok. “Kita akan sediakan kotak sampah dengan tulisan matikan rokok, kawasan ini bebas asap rokok. Sehingga, siapapun yang masuk kantor gubernur dan membaca tulisan akan mengerti dan mematikan rokoknya.”

Sittin, seorang PNS di Pemprov Sumsel menyambut baik rencana ini. “Kita yang perempuan di sini kalau ada yang merokok jelas terganggu dalam bekerja. Dari pada tersinggung, lebih baik kita yang menyingkir. Apalagi, kalau ruangan tertutup, yang merokok satu tetapi yang menghirup nikotinnya kan orang banyak juga. Sedangkan dampak bagi perokok pasif ini lebih besar lagi,” tandasnya. (sumeks.co.id)