Tak Digubris, Ratusan Suku Anak Dalam Jahit Mulut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isnadi mengaku sebagai koordinator lapangan aksi Forum Komunikasi Masyarakat  Penyelamat Pulau Padang asal Riau. Ia beserta 100 orang warga berangkat dari Riau 14 Desember lalu, dan menginap di kaki-lima Gedung DPR sejak 16 Desember.
"Lihat saja sendiri, posko kami hanya berdiri dari tenda seadanya. Panas kepanasan, hujan ke hujanan," ucap Isnadi saat berbincang dengan Tribunnews, Minggu (18/12/2011) kemarin.
Isnadi mengatakan, kelanjutan aksi mereka, puluhan warga asal Riau akan menggelar jahit mulut, Senin ini. "Tadinya ada 100 orang. Tetapi setelah medical check-up, tadi malam, yang memungkinkan hanya 73 orang untuk ikuti jahit mulut. Jadi Senin besok, pukul 10, akan mulai aksi jahit mulut," kata Isnadi.
"Target kami 100 orang, tapi karena perjalanan 3 hari-tiga malam, makan juga tidak terurus, sebagian jatuh sakit, bahkan ada yang dirawat jadi dari 100 orang tidak memungkinkan semua," kata Isnadi sembari menyebut aksi jahit mulut menggunakan jarum, dan akan dilakukan petugas medis.
Menurut dia, aspirasi warga Riau adalah menuntut penghentian aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang. Berdasarkan karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327 Tahun 2009, menerbitkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di  Pulau Padang. SK Menteri yang memberi konsesi hutan dinilai bertentang, dan melanggar peraturan lebih tinggi, yakni Keputusan Presiden.
Dalam Keppres itu jelas, bahwa lahan gambut kedalaman lebih dari 3 meter, tidak layak jadi HTI, sedangkan di Pulau Padang 6-12 meter ketebalan gambut, sehingga tidak layak jadi HTI. Kemudian luasnya hanya 110 ribu hektare, sementara izin 41 ribu hektare, artinya sepertiga akan habis. Kemudian, fungsi lahan gambut sangat penting untuk menyerap air.
"Pulau Padang ini pun merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka, Singapura. Setelah ada penebangan hutan, setiap tahun, terjadi abrasi sekitar 20-30 meter, itu dari satu sisi. Kalau mengeliling lebih dari itu, artinya tinggal menunggu waktu, pulau ini akan tenggelam," kata Isnadi.
 
Tingginya abrasi tinggi, ditambah air laut pasang semakin tinggi kan mempercepat tenggelamnya pulau terluar itu. Apalagi RAPP membuat kanal-kanal sungai, yang  memudahkan abrasi tanah. Ini merusak hutan, mengganggu mata pencaharian masaurakat. "Otomatis tingkat kemiskinan meningkat," kata Isnadi sembari membenarkan HTI membuka pekerjaan bagi arga, namun tidak seimbang dengan perusakan lingkungan dan penghilangan mata pencaharian warga setempat.
"Karena itu, aksi jahit mulut ini kami lakukan untuk mempercepat perhatian pemerintah dan semua instansi, agar lebih serius. Segera hentikan operasional RAPP, dan cabut SK Menteri," kata dia menegaskan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Adi Suhendi